Bawaslu Raih Opini WTP atas Laporan Keuangan Tahun 2025, Wujud Komitmen Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

Jakarta, 28 Juli 2026 – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kembali menorehkan capaian positif dalam tata kelola keuangan negara dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Opini WTP tersebut diserahkan dalam agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2025 yang diselenggarakan di Auditorium BPK RI, Jakarta, pada Selasa (28/7/2026).

Predikat Wajar Tanpa Pengecualian merupakan opini tertinggi yang diberikan BPK RI terhadap laporan keuangan kementerian/lembaga yang dinilai telah disusun secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, didukung kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.

Capaian tersebut menjadi bukti nyata komitmen Bawaslu dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya dalam pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, efektif, dan bertanggung jawab.

Keberhasilan ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Bawaslu, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, dalam menjalankan pengelolaan anggaran secara profesional serta senantiasa berorientasi pada prinsip akuntabilitas publik.

Opini WTP yang diraih diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh insan Bawaslu untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja kelembagaan. Selain mempertahankan standar akuntabilitas yang telah dicapai, Bawaslu juga berkomitmen melakukan perbaikan berkelanjutan guna mendukung pelaksanaan tugas pengawasan pemilu yang semakin profesional, berintegritas, dan dipercaya masyarakat.

Dengan capaian ini, Bawaslu menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kepercayaan publik melalui pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel, sejalan dengan upaya memperkuat kualitas demokrasi dan penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas di Indonesia.