KARAWANG – Staf Data dan Informasi Bawaslu Republik Indnesia Ripardi Gunara, Aan M Fardhan dan Cyndi Angelista melakukan supervisi ke Kantor Bawaslu Kabupaten Karawang, Jalan Mangga No 13 Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang (15/05).
Ripardi Gunara menyampaikan “bahwa maksud dan tujuan utama dari supervisi ini yaitu pertama untuk berdiskusi terkait penggunaan siwaslu pada pemilu 2024, apa kelebihan dan kekurangan serta kedala apa saja yang ditemui pada saat pelaksanaan pemilu lalu, dan kedua kami dari Bawaslu RI sedang menampung masukan-masukan dari Kabupaten/Kota seluruh Indonesia guna perbaikan aplikasi siwaslu pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 mendatang, diharapkan kendala-kendala yang ditemui pada Pemilu 2024 ke depan tidak ada lagi sehinga dengan adanya siwaslu ini bisa membantu proses pengawasan bukan malah menjadi beban atau kendala bagi pengawas dalam proses pengawasan”, ujarnya.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi (PP Datin) Bawaslu Karawang Akhmad Safe’i menyampaikan “guna perbaikan siwaslu Pilkada 2024 lebih menekankan kepada peningkatan kemampuan atau kapasitas dari pengawas khususnya PTPS yang merupakan ujung tombak dalam penginputan siwaslu sehingga tujuan adanya siwaslu ini betul-betul membantu proses pengawasan. Dari pengalaman yang baru lalu yaitu penggunaan siswaslu Pemilu 2024 masih banyak PTPS yang belum memahami aplikasi siwaslu sehingga masih banyak PTPS yang salah input atau tidak menginput sesuai dengan jadwal yang ditentukan, dan selanjutnya selain kurangnya kapasitas pengawas juga faktor yang tidak kalah penting nya yaitu masih banyak perangkat PTPS belum support dengan aplikasi siwaslu atau sudah support tapi perangkatnya penuh dengan aplikasi lain sehingga kesulitan pada saat pelaksanaan input atau upload siwaslu”, tegasnya
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2HM) Bawaslu Karawang Ade Permana menyampaikan masukan guna perbaikan siwaslu Piklada 2024 “pertama perlunya penyederhanaan pertanyaan siwaslu agar mudah dimengerti oleh pengawas khususnya PTPS dan terhindar dari kesalahan pemahaman terhadap pertanyaan dalam menjawab, kedua perlunya perbaikan atau penguatan server utuk menjaga down pada saat pelaksanaan pungut hitung, ketiga agar Bawaslu Kabupaten/kota dapat mengakses atau melihat input dari panwascam, input PKD dan input PTPS sehingga Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengontrol pengawas mana saja yang sudah dan belum input siwaslu, dan terakhir agar kedepan pengawas baik ditingkat PTPS, PKD, Panwascam dan Bawalu Kabupate/kota bisa mengedit inputan/upload jika ada kesalahan atau kekurangan data yang belum terinput/terupload”, pungkasnya. (A. Supriadi_Humas Bws Krw).
