Bawaslu Karawang Konsolidasi Demokrasi dan Koordinasi Pengawasan PDPPB dengan PSI

KARAWANG – Bawaslu Kabupaten Karawang melakukan konsolidasi demokrasi sekaligus koordinasi Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan (PDPPB) dengan mengunjungi basecamp Sekretariat DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Karawang, Senin (2/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Karawang dihadiri Anggota Bawaslu Kabupaten Karawang sekaligus Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa (HPS), Adnan Maushufi, Kepala Sekretariat Walter Edward Malau, Kasubbag PPPS, Maising T.J. Simbolon, beserta staf sekretariat Bawaslu Karawang.

Kehadiran jajaran Bawaslu Karawang disambut oleh pengurus DPD PSI Kabupaten Karawang, di antaranya Sekretaris DPD PSI Karawang Nurul Ilmi, Bendahara M. Aldan Prasetyo, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Djodi Setiawan, Biro Tanggap Bencana Setiawan, Ketua Badan Saksi Agus Setiawan, serta sejumlah pengurus lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, Adnan Maushufi menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari upaya konsolidasi demokrasi yang terus dilakukan Bawaslu pada masa non-tahapan pemilu. Menurutnya, penguatan komunikasi dan koordinasi dengan partai politik menjadi salah satu langkah penting untuk mendukung pengawasan yang berkelanjutan.

“Pada masa non-tahapan, Bawaslu terus mendorong konsolidasi demokrasi melalui komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk partai politik. Upaya ini menjadi bagian dari penguatan pengawasan partisipatif sekaligus membangun kesadaran bersama untuk menjaga kualitas demokrasi menjelang Pemilu 2029,” ujar Adnan.

Adnan juga memaparkan sejumlah kegiatan Bawaslu Karawang pada masa non-tahapan, di antaranya sosialisasi pengawasan kepada pemilih pemula di sejumlah sekolah di Kabupaten Karawang sebagai upaya mempersiapkan generasi muda yang akan menjadi pemilih pada Pemilu 2029. Selain itu, Bawaslu terus melakukan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) terhadap proses yang dilaksanakan KPU serta pengawasan terhadap pemutakhiran data partai politik.

Terkait pengawasan PDPPB, Adnan menjelaskan bahwa berdasarkan hasil analisis dan pencermatan data pada semester sebelumnya, terdapat sejumlah hal yang menjadi perhatian Bawaslu. Catatan tersebut meliputi dugaan kepengurusan atau keanggotaan ganda pada partai politik yang berbeda, pemenuhan keterwakilan perempuan dalam struktur kepengurusan partai politik, serta dugaan pengurus atau anggota partai politik yang telah meninggal dunia tetapi masih tercatat dalam data kepengurusan atau keanggotaan.

“Dari hasil analisis dan pencermatan data pengawasan PDPPB pada semester sebelumnya, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama. Di antaranya dugaan pengurus atau anggota yang tercatat pada partai politik berbeda, keterwakilan perempuan dalam struktur kepengurusan, serta kemungkinan masih tercatatnya pengurus atau anggota yang telah meninggal dunia,” jelas Adnan.

Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karawang, Walter Edward Malau, menambahkan bahwa potensi kepengurusan atau keanggotaan ganda dapat dimitigasi melalui pencermatan data kependudukan, khususnya Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“NIK bersifat unik dan tunggal sehingga dapat dimaksimalkan sebagai salah satu instrumen untuk mencermati dugaan kepengurusan atau keanggotaan ganda. Apabila ditemukan indikasi seseorang tercatat pada partai politik yang berbeda, data tersebut dapat ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan keakuratannya,” ungkap Walter.

Sementara itu, Sekretaris DPD PSI Kabupaten Karawang, Nurul Ilmi, menyambut baik kunjungan dan koordinasi yang dilakukan Bawaslu Karawang. Ia menyatakan bahwa PSI Karawang siap mendukung pelaksanaan pengawasan PDPPB dengan memberikan dukungan data yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kami menyambut baik kehadiran Bawaslu Karawang. Pada prinsipnya, PSI Karawang siap mendukung kebutuhan data yang diperlukan dalam pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan sebagai bagian dari upaya bersama menjaga kualitas demokrasi,” kata Nurul.

Nurul juga menjelaskan bahwa PSI Karawang saat ini tengah melakukan rekrutmen anggota baru, baik secara langsung maupun melalui aplikasi. Terkait potensi data ganda pengurus atau anggota, ia menyampaikan bahwa upaya mitigasi telah dilakukan oleh jajaran pengurus mulai dari tingkat DPD hingga DPP melalui proses verifikasi dan validasi data.

“Kami saat ini sedang gencar melakukan rekrutmen anggota baru, baik secara langsung maupun melalui aplikasi. Untuk mengantisipasi data ganda, kami juga melakukan verifikasi dan validasi secara ketat, mulai dari tingkat DPD hingga DPP. Harapannya, data kepengurusan dan keanggotaan PSI Karawang dapat dipertanggungjawabkan,” tambahnya.

Melalui kegiatan konsolidasi demokrasi dan koordinasi ini, Bawaslu Kabupaten Karawang berharap terbangun komunikasi yang semakin kuat dengan partai politik dalam mendukung pengawasan pemutakhiran data secara berkelanjutan. Sinergi tersebut diharapkan dapat mendorong terwujudnya data partai politik yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas demokrasi menjelang Pemilu 2029.